Indonesia desak akuntabilitas atas penembakan pekerja migran di Malaysia

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI meminta pertanggungjawaban hukum yang transparan dan imparsial dari aparat penegak hukum Malaysia atas insiden penembakan terhadap lima pekerja migran Indonesia yang melibatkan Badan Penegakan Hukum Maritim Malaysia (APMM) di Selangor.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian, Munafrizal Manan, mencatat insiden tersebut telah merenggut nyawa seorang WNI, menyebabkan seorang pekerja migran Indonesia dalam kondisi kritis, dan menyebabkan tiga orang lainnya luka-luka.

“Kami mendesak pertanggungjawaban hukum yang transparan dan imparsial dari aparat penegak hukum Malaysia terhadap petugas APMM yang melakukan tindakan tidak manusiawi tersebut,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Kementerian mengecam insiden tersebut dan mendesak Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) untuk bersikap proaktif, profesional, dan independen dalam memantau kasus tersebut dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk semua.

Kementerian juga meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia untuk secara proaktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan SUHAKAM, apalagi kedua komisi tersebut telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang hak asasi manusia.

Penembakan itu terjadi pada hari Jumat, 24 Januari, sekitar pukul 03.00 dini hari waktu setempat, ketika petugas APMM melepaskan tembakan ke sebuah kapal di perairan Tanjung Rhu, Selangor, diduga setelah penumpang melakukan perlawanan terhadap penangkapan.

Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur menyatakan bahwa jenazah korban yang meninggal, yang hanya diidentifikasi sebagai B, akan dipulangkan ke Indonesia setelah diautopsi, sementara empat orang lainnya telah menerima perawatan di rumah sakit.

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding mengatakan jenazah B, warga Riau, akan dipulangkan pada hari Kamis (30 Januari).

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah berkoordinasi dengan Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Riau (BP3MI) dan pemerintah setempat terkait pemulangan jenazah tersebut.

Kementerian mengutuk insiden itu dan mendesak pemerintah Malaysia untuk segera menyelidiki dan mengambil tindakan tegas terhadap petugas patroli APMM jika penggunaan kekuatan yang berlebihan dikonfirmasi.