Menteri Luar Negeri Sugiono memaparkan beberapa pencapaian penting dalam diplomasi ekonomi Indonesia selama Konferensi Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 yang diadakan di Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat pada Rabu, 14 Januari 2026. Presentasi tersebut menyoroti perluasan sistem pembayaran digital lintas batas dan dukungan diplomatik untuk program Makan Gratis Bergizi (MBG), yang merupakan pilar agenda prioritas pemerintah saat ini.
Menteri Sugiono memandang diplomasi ekonomi sebagai respons yang diperlukan terhadap lanskap global yang berubah, di mana batasan antara kepentingan ekonomi dan keamanan nasional semakin kabur. Ia mengamati bahwa kebijakan perdagangan, investasi, dan teknologi kini sering digunakan sebagai instrumen geopolitik.
“Salah satu karakteristik paling menonjol dari dunia saat ini adalah semakin kaburnya batasan antara ekonomi dan keamanan,” ujar Sugiono.
Ia menekankan bahwa kekuatan nasional tidak lagi diukur semata-mata dari angka pertumbuhan, tetapi dari kemampuan suatu negara untuk tetap tangguh dan beradaptasi dalam komunitas internasional, sebuah realitas yang menurutnya harus dirangkul oleh Indonesia.
Perluasan QRIS dan Inklusi Keuangan
Sugiono menggarisbawahi pentingnya kemandirian ekonomi untuk mengurangi kerentanan sistemik. Pilar utama strategi ini adalah penguatan inklusi keuangan melalui mekanisme inovatif, terutama Kode Respons Cepat Standar Indonesia ( QRIS ).
“Kemandirian ekonomi sangat penting untuk mengurangi kerentanan sistemik, dan Indonesia berkontribusi dalam memperkuat inklusi keuangan melalui mekanisme inovatif seperti QRIS,” ujarnya. Melalui upaya diplomatik, QRIS kini memfasilitasi transaksi lintas batas di beberapa negara, termasuk Thailand, Malaysia, Tiongkok, dan Jepang. Menteri menegaskan kembali komitmen Kementerian untuk lebih memperluas jejak keuangan digital ini.
Perjanjian Perdagangan dan Mitra Baru
Sepanjang tahun 2025, Indonesia berhasil mengamankan tiga perjanjian kerja sama ekonomi dengan Kanada, Peru, dan Uni Ekonomi Eurasia. Ke depan, pemerintah bertujuan untuk menyelesaikan beberapa negosiasi penting, termasuk Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) dengan Uni Eropa dan Perjanjian Perdagangan Preferensial dengan Mauritius.
“Kami juga akan memastikan peningkatan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China 3.0 dan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang, sambil secara aktif mendorong kerja sama perdagangan dengan mitra baru di kawasan Afrika, seperti Rwanda,” kata Sugiono.
Dukungan Diplomatik untuk Program MBG
Tidak hanya itu, Sugiono menyebutkan bahwa diplomasi Indonesia juga bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam hal ketahanan pangan dan energi. Dalam kerangka ini, diplomasi juga mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis.
“Untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis, Indonesia telah menjalin kerja sama dengan Koalisi Makan Siang Sekolah, organisasi internasional terkait, dan negara-negara mitra,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa program ini bukan sekadar kebijakan sosial. “Program makan bergizi gratis adalah realisasi politik bahwa pembangunan manusia adalah landasan kekuatan nasional Indonesia,” ungkap Sugiono.
Leave a Reply