Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan negara telah menggunakan anggaran sebesar Rp 13,6 triliun (hampir USD821 juta) untuk melaksanakan kebijakan diskon listrik 50 persen pada Januari dan Februari tahun ini.
“Total nilai realisasi anggaran sementara mencapai Rp13,6 triliun,” katanya dalam unggahan di akun Instagram miliknya @smindrawati , yang diakses dari sini, Senin.
Indrawati menginformasikan insentif listrik tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh 71,1 juta penduduk pada Januari dan 64,8 juta pada bulan berikutnya.
Bendahara negara itu menyoroti bahwa inisiatif nasional tersebut berdampak positif terhadap laju inflasi produk dengan harga yang diatur pemerintah, dan dengan demikian turut menjaga laju inflasi nasional pada tingkat yang baik.
“Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Harapannya, dengan menjaga tingkat konsumsi masyarakat, kita akan berhasil menggerakkan ekonomi secara berkelanjutan,” katanya.
Sebelumnya, pada 3 Maret 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,09 persen secara tahunan (yoy), 0,48 persen secara bulanan (mtm), dan 1,24 persen secara tahunan (yoy) pada Februari 2025.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa deflasi secara tahunan ini merupakan yang pertama sejak Maret 2000.
Ia mengaitkan deflasi tersebut terutama dengan stimulus listrik setengah harga yang diberikan kepada pelanggan perusahaan listrik milik negara PLN dengan kapasitas daya berkisar antara 450 sampai dengan 2.200 volt-ampere selama dua bulan pertama tahun ini.
Menurut Widayanti, produk dengan harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi sebesar 9,02 persen secara tahunan, sementara barang dan jasa dengan harga persisten atau bergejolak masih mengalami inflasi secara tahunan.
Mengingat hal itu, ia menegaskan bahwa daya beli masyarakat Indonesia tetap kuat meskipun fenomena deflasi jarang terjadi.
Leave a Reply