Politik perubahan ibu kota

ibu kota

Apalah arti sebuah nama? Mandalanusa atau Nusantaria adalah dua nama yang mungkin untuk Ibu Kota Indonesia yang baru.

Empat tahun yang lalu, ketika Presiden Joko Widodo menyatakan usulan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke tempat lain, sebenarnya tidak ada tanggapan atau pendapat langsung, yang menunjukkan bahwa beberapa pihak tidak menganggap rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan sebagai pilihan nyata.

Namun saat ini, ada urgensi yang semakin meningkat dari pemerintahan saat ini untuk mengatasi masalah pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan di pulau Kalimantan.

Meskipun ibu kota baru belum diberi nama, lokasi barunya kemungkinan besar akan berada di antara kota Balikpapan dan Samarinda.

Menjelang hari Kemerdekaan Indonesia ke-74, Presiden Jokowi secara resmi meminta dukungan DPR terhadap rencana ini dan menegaskan kembali bahwa pada pemilu 2024 ibu kota baru akan berfungsi.

Indonesia tidak sendirian dalam usaha memindahkan ibu kota negara ke tempat lain di negara ini.

Di Asia Tenggara, Myanmar dan Malaysia memindahkan ibu kota mereka dari Yangon dan Kuala Lumpur ke Naypiydaw dan Putrajaya.

Filipina juga telah menunjukkan beberapa kecenderungan dalam hal ini untuk memindahkan ibu kota dari Manila ke tempat lain untuk mengatasi masalah lingkungan dan tantangan sehari-hari populasi besar yang tinggal di kota-kota yang semakin padat yang tidak direncanakan untuk menampung sebagian besar populasi.

Namun, perubahan ini bagi Indonesia akan sangat penting karena beberapa alasan, dan usulan tersebut mengundang pro dan kontra untuk melihat ke mana arahnya.

Meski Kalimantan tampaknya menawarkan pilihan terbaik menurut pemerintahan saat ini, masih ada kekhawatiran di kalangan penentang tentang bagaimana hal ini akan memengaruhi masalah lingkungan di Kalimantan, di mana hutan hujan telah berkurang sebagai akibat dari perambahan oleh industri kelapa sawit, kayu, dan pertambangan batu bara yang mengeksploitasi wilayah tersebut.

Namun, dukungan terhadap proyek tersebut mengakui beberapa faktor yang mendorong gagasan tersebut.

Pertama, tenggelamnya Jakarta secara terus-menerus akibat naiknya permukaan air laut, yang sebagian wilayahnya diperkirakan akan tenggelam seluruhnya pada tahun 2050.

Kedua, terjadi pembangunan yang tidak merata di seluruh kepulauan Indonesia, dimana pulau-pulau seperti Jawa sudah maju namun pinggiran negara kekurangan infrastruktur.

Usulan saat ini dipandang sebagai cara untuk meratakan masalah pembangunan ini dan memungkinkan pembangunan infrastruktur bergerak ke arah timur, dengan menangani fokus utama strategi Poros Maritim Dunia Jokowi (nama panggilan Joko Widowi). Masalah yang berkaitan dengan masalah lingkungan diredakan dengan janji-janji pembangunan kota hijau dan cerdas.

Perkiraan biaya pembangunan ibu kota baru di Kalimantan sangat besar. Dengan biaya sekitar $33 miliar, pemerintah mencari kemitraan publik-swasta dengan sekitar seperlima biaya berasal dari negara itu sendiri. Investasi tersebut juga dipandang sebagai investasi yang akan memberikan manfaat jangka panjang karena wilayah tersebut terletak di atas “Busur Api”, sehingga tidak terlalu rentan terhadap bencana alam dibandingkan dengan wilayah lain yang sangat rawan gempa di negara ini. Sementara isu-isu ini mengatasi tantangan lingkungan yang sangat penting, ada juga alasan geopolitik yang signifikan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan.

Dari sudut pandang lokasi, Kalimantan terletak di tengah kepulauan, menempatkan ibu kota baru di jantung wilayah kepulauan yang luas. Namun, itu bukan satu-satunya pentingnya ibu kota yang dipilih. Hampir sejak kemerdekaan Indonesia, para pemimpin politik berusaha untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Usulan baru-baru ini untuk memindahkan ibu kota akan mencapai visi Presiden Sukarno yang merupakan salah satu orang pertama yang membayangkan ibu kota Indonesia di Kalimantan. Indonesia memiliki pulau Kalimantan bersama dengan Malaysia dan Brunei. Ketiga negara ini semakin menunjukkan kecenderungan yang lebih besar terhadap kerja sama dalam berbagai isu yang menjadi kritis tidak hanya bagi masing-masing negara tetapi juga bagi kawasan itu sendiri. Bidang-bidang tempat ketiga negara ini bekerja sama meliputi keamanan maritim, penanggulangan terorisme, dan pembagian intelijen. Pemindahan ke Kalimantan akan menempatkan Indonesia di pusat kawasan ini yang membantu mengembangkan potensi kerja sama lebih lanjut.

Secara strategis, pemindahan ibu kota baru yang terletak di antara kota Balikpapan dan Samarinda juga penting dalam hal posisi Indonesia vis-a-vis tetangga raksasa di utara, Cina. Pemindahan ke Kalimantan akan menempatkan ibu kota Indonesia di Selat Makassar, di jantung Laut Cina Selatan yang disengketakan. Sisi Kalimantan milik Malaysia juga terletak di Laut Cina Selatan, seperti halnya Brunei. Baik Malaysia maupun Brunei adalah penggugat sengketa maritim dengan Cina, membuat pengaruh ketiga negara di pulau Kalimantan menjadi jauh lebih penting. Jika proyek berjalan sesuai rencana, ibu kota baru akan siap dan berfungsi mulai tahun 2024 dan seterusnya, tepat 200 tahun sejak Perjanjian Penyelesaian Selat 1824 yang membuat pulau Kalimantan terbagi antara kepentingan kolonial Inggris dan Belanda dan akhirnya dibagi di antara tiga negara Asia Tenggara.

Profesor Shankari Sundararaman adalah profesor Studi Asia Tenggara, Pusat Studi Indo-Pasifik, Sekolah Studi Internasional, Universitas Jawaharlal Nehru, New Delhi. Yayasan Internasional Kalinga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *